10.800 Rumah di Sulut Dibedah, Sinergi Pemerintah Hadirkan Hunian Layak bagi Masyarakat

Sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. bersama Pemerintah Pusat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan sektor perumahan.

Hingga 30 September 2026, sebanyak 10.800 unit rumah masyarakat di Sulawesi Utara mendapat dukungan program bedah rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, sehat dan nyaman ditempati.

Program tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha serta masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 unit Program Bedah Rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),

Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pembangunan Rumah Susun di Prov.

Sulut. Di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Rabu (30/9/2026).

Jumlah 10.800 unit tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program bedah rumah terealisasi sebanyak 747 unit, sementara pada 2026 meningkat menjadi 10.800 unit atau naik sekitar 1.346 persen.

Setiap rumah penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit untuk mendukung kebutuhan perbaikan rumah, sehingga masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.

Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan, program ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja lokal terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga aktivitas pembangunan turut membuka kesempatan kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi di masyarakat.

Tidak hanya melalui program bedah rumah, sinergi pembangunan perumahan di Sulawesi Utara juga mencakup penyediaan fasilitas sanitasi. Sebanyak 81 unit fasilitas sanitasi telah dialokasikan, baik berupa pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan fasilitas yang sudah tersedia.

Di sektor hunian vertikal, pembangunan 44 unit Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) juga menjadi bagian dari upaya menyediakan hunian yang layak dan lebih terjangkau. Rusun tersebut dibangun di kawasan Paniki, Manado.

Sementara itu, dukungan pembiayaan perumahan juga terus diperkuat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari alokasi sebanyak 14.845 unit FLPP, hingga 30 September 2026 telah terealisasi 1.757 unit, dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp216 miliar.

Program pembiayaan tersebut memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh hunian melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Sinergi sektor perumahan juga memberikan dampak terhadap pelaku usaha. Hingga periode yang sama, sebanyak 791 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) telah terealisasi. Program ini turut mendukung pelaku usaha seperti toko bangunan, kontraktor dan UMKM yang bergerak dalam ekosistem sektor perumahan.

Dengan demikian, pembangunan sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas usaha serta mendorong perputaran ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan agar program perumahan dapat menjangkau semakin banyak masyarakat.

Bagi Gubernur Yulius Selvanus, pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan melalui hunian yang layak, lingkungan yang sehat dan akses pembiayaan perumahan yang semakin terbuka.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.