Berikut adalah Landasan Hukum DKIPS

• Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran;
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Daerah;
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
• Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMENKOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
• Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
• Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
• Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2016-2021
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2008